Kemenkes Sebut PSBB Lebih Ketat daripada Sosial Distancing

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pencegahan virus corona atau covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi mengatakan, PSBB lebih ketat dari sosial distancing. Menurut dia, sifat dari PSBB bukan lagi berupa imbauan, melainkan adanya penguatan peraturan terkait aktivitas masyarakat.

Baca Juga

Turki Buka Koridor Perdagangan Darat Bersejarah ke Yordania dan Suriah, Integrasi Timur Tengah Menguat?

"Jadi ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan dan ada pengakan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan perundangan yang berlaku," katanya dalam keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Oscar memaparkan, PSBB sekali lagi akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat. Jadi, menurut dia, PSBB bukan untuk mambatasi masyarakat beraktivitas karena sebagian masih bisa bergerak.

Baca Juga

Pedoman Penetapan Wilayah Berstatus PSBB, Peningkatan Kasus Corona Jadi Pertimbangan

"PSBB mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional dan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menerbitkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi pedoman PSBB. Salah satu yang diatur dalam pedoman itu adalah enam jenis kegiatan yang dibatasi dalam PSBB. Detail mengenai kegiatan-kegiatan yang dibatasi dalam PSBB tertuang dalam Pasal 13.

Baca Juga

Pedoman PSBB Terbit, Ini Pekerjaan yang Dapat Pengecualian

Enam jenis kegiatan tersebut yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Lalu pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

"Pelaksanaan PSBB yang dimaksud dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran," bunyi ayat (2) Pasal 13.

Editor: Djibril Muhammad