Pedoman PSBB Terbit, Ini Pekerjaan yang Dapat Pengecualian

Felldy Utama ยท Minggu, 05 April 2020 - 06:00 WIB
Pedoman PSBB Terbit, Ini Pekerjaan yang Dapat Pengecualian

Menkes Terawan Agus Putranto. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterbitkan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dalam bentuk Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Di dalamnya mengatur enam jenis kegiatan yang dibatasi.

Enam jenis kegiatan yang dibatasi termaktub dalam Pasal 13 Permenkes tersebut. Termasuk peliburan sekolah dan tempat kerja.

Khusus untuk pembatasan tempat kerja, Menkes memberi pengecualian terhadap beberapa sektor strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Setidaknya ada 11 jenis pekerjaan yang mendapat pengecualian.

"Peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya," bunyi ayat (3) Pasal 13.

Permenkes tersebut merinci lebih lanjut jenis pekerjaan yang dikecualikan dalam PSBB yaitu instansi TNI dan Polri; Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan; pembangkit listrik dan unit transmisi; kantor pos; pemadam kebakaran; dan pusat informatika nasional. Lalu ada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan; bea cukai di pelabuhan, bandara, dan perbatasan darat; karantina ikan, hewan, dan tumbuhan serta kantor pajak.

Selanjutnnya ada utilitas publik termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, sektor produksi minyak dan gas bumi, listrik, air, dan sanitasi. Kemudian pekerjaan di lembaga yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini.

Lalu unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan. Kemudian unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.

"Kecuali untuk TNI/Polri, kantor tersebut harus berkerja dengan jumlah karyawan minimum dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran corona," bunyi ketentuan dalam Permenkes.

Permenkes itu juga mengatur pengecualian pekerjaan dalam PSBB untuk perusahaan komersial dan swasta. Yaitu yang berhubungan dengan bahan pangan dan kebutuhan pokok, media cetak dan elektronik, telekomunikasi, jasa pengiriman, layanan penyimpanan dan pergudangan dingin, layananan keamanan pribadi, dan layanan pasar modal.

Kemudian perusahaan industri dan kegiatan produksi, yang mencakup unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis dan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat di antaranya. Unit produksi yang membutuhkan proses berkelanjutan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral, serta kegiatan yang berkaitan dengan operasi penambangan. Unit manufaktur bahan kemasan untuk bahan makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura. Unit produksi barang ekspor. Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

"Kantor tersebut harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit, sesuai dengan protokol di tempat kerja," tulis Permenkes tersebut.

Jenis usaha lain yang mendapat pengecualian, yakni perusahaan logistik dan transportasi. Mencakup perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah. Perusahaan pelayaran, penyeberangan dan penerbangan untuk angkutan barang. Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos. Terakhir, perusahaan jasa pergudangan, termasuk cold chain.

 

 

Editor : Rizal Bomantama