Kemenkes Tegaskan Dokter dan Nakes Tak Bisa Serta Merta Dipidana di UU Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) dalam menjalankan pelayanannya lebih dilindungi dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang disahkan bulan lalu. Contohnya, dokter dan nakes tak bisa langsung dipidana atau diperiksa polisi usai dilaporkan terkait pelayanan.

“Apabila dokter dan tenaga kesehatan diduga melakukan tindak pidana ketika mereka memberikan pelayanan lalu dilaporkan, aparat penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan pemeriksaan,” kata Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes, Sundoyo, Senin (21/8/2023).

Baca Juga

Ledakan Dahsyat Delhi Merupakan Bom Bunuh Diri, Terduga Pelaku Dokter Umar Mohammad

Terkait hal ini, aparat penegak hukum perlu mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari majelis independen.

“Majelis akan melakukan pemeriksaan lalu memberikan rekomendasi dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan,” ujar Sundoyo.

Baca Juga

Presiden Jokowi Teken Omnibus Law UU Kesehatan, Berlaku Mulai 8 Agustus 2023

Sundoyo mencontohkan, dalam kondisi darurat ketika tenaga kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien, dimungkinkan adanya tindakan ekstra yang harus dilakukan yang mungkin di luar prosedur standar pelayanan rutin.

“Ini memang dalam kondisi darurat, teman-teman tenaga kesehatan ini harus kita berikan perlindungan hukum karena tindakan atau pelayanan bisa tidak sesuai prosedur dan standar pelayanan untuk menyelamatkan pasien,” kata Sundoyo.

Saat ini pemerintah sedang menyusun aturan turunan dari UU Kesehatan. Majelis independen kemungkinan besar akan menjadi salah satu organ kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk tenaga kesehatan non-dokter.

Untuk menjaga independensi dalam membuat rekomendasi, majelis rencananya tidak hanya diisi oleh dokter tetapi juga tokoh masyarakat. Majelis akan berfungsi menangani dugaan pelanggaran etik dan disiplin.

Editor: Reza Fajri