Kementerian ATR Revisi Rencana Tata Ruang Aceh, Sumut dan Sumbar Imbas Banjir dan Longsor

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melaporkan perkembangan penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang (RTR) di Pulau Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Nusron menerangkan, saat ini revisi RTR Kawasan Strategis Pulau Sumatra masih menunggu proses penetapan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

Baca Juga

Laporan AS Ungkap Represi China dari Dalam Negeri hingga Luar Perbatasan

"Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, Aceh dan Sumatra Utara masih dalam tahap revisi, sedangkan Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025," ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Nusron menguraikan progres RTRW di tingkat kabupaten/kota secara rinci. Di Aceh, dari total 23 kabupaten/kota, sebanyak 4 kabupaten/kota telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW terbaru. 

Baca Juga

Sertifikat Hilang akibat Banjir Sumatra, Menteri ATR: Negara Jamin Hak Tetap Diakui

Selain itu, 1 kabupaten telah memperoleh persetujuan substansi dan saat ini menunggu penetapan RTRW, serta 1 kabupaten telah menyelesaikan pembahasan lintas sektor dan tengah berproses untuk mendapatkan persetujuan substansi. 

Sementara itu, masih terdapat 14 kabupaten/kota yang berada dalam tahap revisi materi teknis RTRW dan 3 kabupaten/kota lainnya perlu segera melakukan revisi RTRW.

Baca Juga

Geger! 3 Harimau Sumatra Berkeliaran di Pelalawan, Warga Diminta Waspada