Kemhan Larang Pegawai Gunakan Aplikasi Zoom demi Keamanan

Felldy Utama ยท Kamis, 23 April 2020 - 12:36:00 WIB
Kemhan Larang Pegawai Gunakan Aplikasi Zoom demi Keamanan
Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Dok. iNews.id).

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) melarang pegawainya menggunakan aplikasi Zoom dalam video konferensi. Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/57/IV/2020 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Laksamana Madya TNI, Agus Setiadji, Selasa (21/4/2020).

Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan adanya surat tentang larangan tersebut.

"Benar seperti yang dijelaskan dalam surat itu," ujar Dahnil ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).

Surat itu ditujukan kepada kasatker/kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan video konferensi pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi Zoom. Dalam surat edaran itu juga menyebut sejumlah pertimbangan yang membuat larangan menggunakan aplikasi Zoom.

Pertama, tidak ada jaminan keamanan data dari penyedia aplikasi Zoom karena aplikasi bersifat terbuka. Kedua, terdapat duplikasi traffic yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi Zoom ke server yang berada di negara lain. Kondisi itu mengakibatkan data pembicaraan dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Hasil analisis dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi Zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor Zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.

Atas pertimbangan tersebut, setiap pegawai Kemhan yang ingin menggunakan video konferensi agar berkoordinasi dengan Pusdatin Kemhan.

Kepala Pusdatin Kemenhan diminta untuk menyiapkan dukungan konferensi video yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.

Ada tiga pertimbangan yang dijadikan dasar pengeluaran larangan penggunaan Zoom. Pertama, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kedua, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Ketiga, pertimbangan Pimpinan Kementerian Pertahanan terkait dengan keamanan dan pengamanan informasi.


Editor : Kurnia Illahi