Kepala BPOM Lantik 2 Jenderal Polisi, Perkuat Penindakan Obat Ilegal hingga Keamanan MBG
JAKARTA, iNews.id – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof Taruna Ikrar, melantik dua perwira tinggi Polri untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau setingkat Eselon I di lingkungan BPOM.
Pengangkatan kedua pejabat berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres).
Dua perwira tinggi Polri yang dilantik yakni Irjen Pol Kristiyono sebagai Sekretaris Utama (Sestama) BPOM, serta Irjen Pol Daniel Adityajaya sebagai Deputi Bidang Penindakan BPOM.
Pengisian dua kursi strategis yang sebelumnya kosong ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kepemimpinan, efektivitas organisasi, serta kapasitas BPOM menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan yang kian kompleks.
"Kehadiran kedua pejabat diharapkan mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor obat dan makanan," ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Taruna menegaskan, loyalitas merupakan fondasi utama kepemimpinan aparatur negara yang harus diwujudkan melalui ketaatan pada konstitusi, pemerintahan yang sah, serta pengabdian kepada bangsa. Loyalitas tersebut harus dibuktikan lewat integritas, profesionalisme, disiplin, keberanian mengambil keputusan, serta hasil kerja nyata tanpa ego sektoral.
Taruna juga menegaskan komitmen penuh BPOM dalam menyukseskan Asta Cita dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan kesehatan, kemandirian industri farmasi, dan keamanan pangan. BPOM memegang peran vital dalam mengawal keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), mempercepat kemandirian obat nasional, mendorong hilirisasi riset perguruan tinggi, hingga memberdayakan pelaku UMKM.
Dalam struktur baru ini, Irjen Pol Kristiyono mengemban tugas memperkuat tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), penganggaran, reformasi birokrasi, serta koordinasi kelembagaan yang transparan dan akuntabel.
Sedangkan Irjen Pol Daniel Adityajaya mendapat mandat untuk memperketat penindakan terhadap peredaran obat ilegal, kosmetik berbahaya, pangan ilegal, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, hingga kejahatan obat dan makanan melalui perdagangan digital maupun jaringan distribusi lintas wilayah.
Untuk mewujudkan sistem pengawasan yang modern dan berbasis sains, Taruna menekankan pentingnya kolaborasi erat antara BPOM dengan Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta pelaku usaha melalui pendekatan Academic, Business, and Government (ABG).
"Penguatan organisasi tersebut menjadi bagian dari kontribusi BPOM dalam mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Editor: Kastolani Marzuki