Kepala Daerah Belum 40 Tahun Jadi Capres-Cawapres, Partai Perindo: MK Jadi Alat Politik

Senin, 16 Oktober 2023 - 22:51:00 WIB

Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng (tengah) menyebut MK menjadi alat politik usai mengabulkan kepala daerah belum 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres. (Foto: Widya Michella)

KPU Bakal Revisi Syarat Capres-Cawapres di PKPU Sesuai Putusan MK

Dia mengatakan, publik justru akan bersimpati kepada Ganjar Pranowo ke depan. Karena melihat posisi Ganjar yang seolah-olah dikhianati oleh anggota sesama parpolnya sendiri.

"Peristiwa ini enggak ke Pak Ganjar, publik malah kasihan ke Pak Ganjar, sudah dikepung partai banyak, ditambah anak presiden, berarti harus dukung Ganjar," katanya.

Gibran Berpeluang Maju Pilpres usai MK Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres, Ini Respons Jokowi

"Kita santai dengan situasi ini, kita sekarang memastikan dialah (Ganjar) pemimpin ke depan, kerjanya dijamin lagi, akselerasi pembangunan bisa menjadikan lapangan pekerjaan," tutur Yusuf.

Sebagai informasi, MK mengambulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

Presiden Jokowi Tegaskan Tak Campuri Penentuan Capres-Cawapres

"Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.