Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Jadi Cawapres, Mantan Hakim Konstitusi: Harusnya MK Menolak

JAKARTA, iNews.id - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyebut MK tak tepat mengabulkan permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun atau berpengaman menjadi kepala daerah. Baginya, gugatan itu tak dapat ditangani oleh MK.

"Seharusnya MK menolak permohonan ini," kata Dewa saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Baca Juga

Apakah Wali Kota Muslim Pertama New York City Zohran Mamdani Pro-LGBT?

Dewa menegaskan, MK tak memiliki ranah untuk mengubah syarat pendaftaran capres atau cawapres. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Ia merasa lebih tepat bila pengaturan syarat pendaftaran capres-cawapres itu ditangani oleh DPR RI.

"Soal usia adalah sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya," kata Dewa.

Baca Juga

TPN Ganjar Sebut Putusan MK Tak Otomatis Jadi Hukum: Tidak Punya Fungsi Legislasi

Diketahui, gugatan itu diajukan oleh seorang mahasiswi UNS yakni, Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota. MK pun mengabulkan permohonan tersebut.

"Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

Baca Juga

Presiden Jokowi Tanggapi Peluang Gibran Maju Cawapres Usai Putusan MK

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.