Kerusuhan 1998, Wiranto dan Kivlan Disarankan Tempuh Jalur Hukum

Okezone ยท Sabtu, 02 Maret 2019 - 08:23 WIB
Kerusuhan 1998, Wiranto dan Kivlan Disarankan Tempuh Jalur Hukum

Menko Polhukam, Wiranto. (SINDOphoto).

JAKARTA, iNews.id - Polemik antara Menko Polhukam Wiranto dengan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen sebaiknya diselesaikan melalui hukum. Polemik tersebut terkait dalang kerusuhan 1998.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, langkah hukum perlu dilakukan karena kerusuhan 1998 sudah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Bahkan, berkas perkaranya sudah berada di Jaksa Agung.

"Perdebatan Pak Wiranto dan Pak Kivlan Zen mengenai yang terjadi pada 1998, baik terkait kasus Mei 98' ataupun Trisakti, Semanggi I dan II, siapa yang bertanggung jawab lebih baik diletakkan dalam narasi penegakan hukum,” ujar Anam di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

Dia menuturkan, ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh Wiranto dan Kivlan Zen untuk mengungkap dalang di balik kerusuhan 98'. Pertama membawa masalah tersebut ke ranah penegakan hukum dengan menemui Jaksa Agung.

Kedua, Wiranto maupun Kivlan Zen bisa memberikan keterangan kepada Komnas HAM. “Bisa juga serta merta memberikan keterangan kepada Komnas HAM, walau pada akhirnya keterangan tersebut tetap akan dikirimkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik pelanggran HAM yang berat,” tuturnya.

Mekanisme lain, yaitu Jaksa Agung dapat memanggil kedua tokoh tersebut untuk memberikan keterangan, guna melengkapi berkas kasus yang telah dikirimkan oleh Komnas HAM. Langkah ini merupakan terobosan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan hak atas kebenaran bagi publik.

“Atau jika Jaksa Agung enggan melakukan pemanggilan untuk periksaan kedua tokoh tersebut, Jaksa Agung dapat menerbitkan surat perintah penyidikan kepada Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Menurutnya, langkah tersebut jalan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara yang mengacu pada hukum dan HAM. “Kecuali bila perdebatan yang telah muncul di publik ini hanya bagian dari narasi politik sesaat dalam momentum pilpers. Ini sangat disayangkan,” katanya.

Sebelumnya Kivlan Zen membuat pernyataan mengejutkan. Dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Kivlan menuduh Menko Polhukam Wiranto sebagai dalang aksi kerusuhan 1998.

Pernyataan Kivlan pun menuai reaksi keras Wiranto. Mantan Panglima ABRI itu menantang Kivlan untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan siapa sesungguhnya aktor di balik tragedi itu.

“Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja, 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kivlan Zen. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Rabu (27/2/2019).

Editor : Kurnia Illahi