Ketua DPD La Nyalla Ajak Senator Advokasi 3 Hak Penyandang Disabilitas

Felldy Utama · Senin, 14 September 2020 - 18:41:00 WIB
Ketua DPD La Nyalla Ajak Senator Advokasi 3 Hak Penyandang Disabilitas
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman Jakarta, Senin (14/9/2020). (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta para senator dari 34 provinsi mengawasi penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dalam UU tersebut menjamin 26 hak disabilitas.

Dari 26 hak tersebut, 3 di antaranya menjadi fokus utama La Nyalla. Ke-3 hak itu yakni hak akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. "Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah," ujarnya.

Hal itu disampaikan La Nyalla saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman Jakarta, Senin (14/9/2020). DPD, menurut dia, meminta data dan masukan dari pengurus PPDI tentang implementasi di lapangan terkait tiga hak tersebut.

Salah satu yang menjadi fokus yakni praktik kewajiban penyerapan kuota pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan. "Ini perlu dilakukan check and recheck di lapangan, termasuk berapa yang wiraswasta dan apa kendala yang dihadapi," katanya.

La Nyalla memaparkan, berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), dari kelompok penduduk usia produktif, 19 sampai 59 tahun yang tercatat sebanyak 162 juta jiwa lebih, terdapat penyandang disabilitas kategori sedang sekitar 9,5 juta jiwa. Sementara penyandang disabilitas kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa.

"Bagi kami, konstitusi di Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI 1945 sudah jelas menyatakan; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ucapnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman Jakarta, Senin (14/9/2020). (Foto: ist)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman Jakarta, Senin (14/9/2020). (Foto: ist)

Menurut La Nyalla, kondisi kurang lebih sama juga terjadi pada akses Pendidikan. Masih banyak anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum bisa masuk di sekolah umum dan terpaksa masuk SLB. Hal itu karena masih banyak guru sekolah yang belum memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan tentang metode pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus.

"Padahal jumlah anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak. Dari total jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun, yang tercatat sekitar 38 juta jiwa, terdapat 600.000 jiwa lebih penyandang disabilitas kategori sedang. Sementara sekitar 173.000 jiwa menyandang disabilitas kategori berat. Ini juga perlu didata dengan benar, kalau di kota besar mungkin tertangani, bagaimana dengan di desa-desa?" tuturnya.

La Nyalla mendukung permintaan PPDI agar DPD menyuarakan kepada pemerintah perlunya sensus disabilitas Indonesia. Ketua Umum DPP PPDI Gufroni Sakaril menilai data disabilitas di Indonesia tak hanya dari survei atau yang ada di Kemensos melainkan benar-benar berasal dari sensus kependudukan.

"Agar angka Indek Pembangunan Manusia juga mencakup kelompok penyandang disabilitas," ucapnya.

Editor : Djibril Muhammad