Ketua DPD Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) melindungi pekerja migran Indonesia. Dia meminta para pekerja dilindungi dengan kepastian hukum. 

Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan
dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari pengusaha Malaysia. 

Baca Juga

Meski Sudah Dijamu di Gedung Putih, Mengapa Zohran Mamdani Tetap Sebut Trump sebagai Fasis?

"Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga migran Indonesia seperti kepastian keamanan dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum," kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).

Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana. 

"Kita tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan," ucapnya.