Ketua DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RKUHP

Felldy Utama, Febrines Stefanif ยท Jumat, 20 September 2019 - 20:23:00 WIB
Ketua DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RKUHP
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam diskusi 'Merawat Golkar sebagai Rumah Besar Kebangsaan' di Jakarta, Jumat (20/9/2019).(Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Sidang Paripurna DPR pada Selasa (24/9/2019). Penundaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan keinginan masyarakat yang menghendaki RKUHP ditunda pengesahannya.

"Semua fraksi di DPR saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat. Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu pada Senin (23/9) mendatang dalam rapat Badan Musyawarah atau Bamus,” kata Bamsoet saat membuka Diskusi Publik 'Merawat Golkar sebagai Rumah Besar Kebangsaan' di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Bamsoet menuturkan, pengambilan keputusan tingkat I RKUHP sebenarnya sudah dilakukan di DPR bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. RKUHP tinggal ketok palu di paripurna untuk pengesahan yang rencananya akan digelar pada Selasa 24 September.

Menurut Bamsoet, jika pada rapat Bamus 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.

"Sebagai pimpinan DPR kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RKUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Ini akan kita bahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini melanjutkan, beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, tidak mudah bagi Indonesia untuk memiliki buku induk atau KUHP sendiri menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Bamsoet pun mengaku merasakan tekanan yang luar biasa.

Dalam pembahasan RKUHP ini, DPR juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga Indonesia.

”Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP kita. Mereka menginginkan LGBT tumbuh subur di Indonesia. Sikap DPR tegas, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia," kata Bamsoet.

Namun, legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini belum dapat memastikan sebelum rapat Bamus Senin mendatang, apakah pengesahan RUU KUHP akan dilaksanakan pada DPR periode saat ini atau selanjutnya. Sebab, hal itu akan dibahas kembali dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pihak pemerintah atau presiden.

"DPR akan berusaha sejalan dengan keinginan Pemerintah dan Masyarakat untuk menunda pengesahan RKUHP. Bagaimana kelanjutan pengesahan RUU ini kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Rapat Bamus DPR hari Senin depan untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat Bamus," ucap Bamsoet.

Editor : Zen Teguh