Ketua DPR Soroti Lulusan SMK Menganggur: Pemerintah Jembatani Mereka dengan Pelaku Industri

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur. Dia pun mendorong pemerintah untuk menjembatani dengan para pelaku industri, mengingat lulusan sekolah kejuruan sudah siap terjun ke dunia kerja.

“Ironis kalau lulusan SMK adalah lulusan yang paling banyak menganggur. Pemerintah harus meninjau pembekalan lulusan yang diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan menjadi lulusan yang dilirik oleh perusahaan,” ujar Puan, Kamis (25/5/2023).

Baca Juga

5 Fakta Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja pada akhir bulan Februari 2023. Lalu, untuk pengangguran terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan adalah lulusan dari SMK.

Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak 9,60 persen per Februari 2023. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Akhir (SMA), menempati urutan kedua dengan 7,69 persen. 

Baca Juga

Angka Pengangguran di Sulsel Turun Jadi 5,26 Persen, Berkurang 24.621 Orang

Kemudian pengangguran lulusan Diploma I/II/III tercatat sebanyak 5,91 persen, dan lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebanyak 5,52 persen, serta tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 5,41 persen.

Puan mengingatkan, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, seharusnya beleid itu menjadi payung hukum kerja sama antara sekolah dengan para pelaku industri.

Baca Juga

Jumlah Pengangguran Sarjana di DIY Lebih Banyak dari Lulusan SD dan SMP

Perpres ini mengamanatkan perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dari yang selama ini berorientasi suplai menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (demand oriented).

“Perbaikan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas dan berdaya saing, merupakan program jangka panjang pemerintah yang disebut Indonesia Emas 2045. Kami di DPR akan bergotong royong merealisasikan hal itu dengan pengawasan di lapangan,” jelas Puan.

Baca Juga

Jumlah Angkatan Kerja Capai 146,62 Juta, 7,99 Juta Orang Menganggur

Dengan adanya payung hukum tersebut, mantan Menko PMK ini mendorong agar pemerintah menjadi jembatan hubungan antar sekolah dan pelaku industri. Sehingga, kata Puan, para lulusan SMK ini akan mendalami keahlian yang memang diperlukan para pelaku industri.

“Menyiapkan para lulusan yang menjamin mereka mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari adalah tanggung jawab sekolah, namun perlu ada kerja sama dengan pelaku industri untuk membuka peluang. Pemerintah harus berperan sebagai jembatan antar keduanya,” katanya.