Ketua KPU Hasyim Asy'ari Didesak Mundur, DEEP Indonesia: Sudah Berkali-kali Langgar Etik

JAKARTA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) telah menyatakan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar etik terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketua KPU Hasyim Asy’ari bahkan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyayangkan DKPP hanya memberi peringatan keras terakhir kepada Hasyim dan komisioner KPU lainnya. Meskipun diakui putusan DKPP tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Baca Juga

Perkuat Aliansi dengan AS, Korea Selatan Rebut Kembali Operasional Pasukan di Masa Perang

“Harusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Ketua KPU. Pelanggaran etik berkali-kali menunjukkan bahwa memang Ketua KPU telah mencederai proses penyelenggara pemilu dan merusak demokrasi," ujar Neni.

Menurutnya, publik juga menjadi ragu terhadap penyelenggara pemilu jika tidak bisa independen dan lebih berpihak pada kepentingan politik tertentu. Ketua KPU dinilai semestinya memiliki rasa malu ketika akademisi sudah menyerukan etika politik.

Baca Juga

Pelanggaran Etik Ketua KPU Terbukti, Ini Imbauan TPN untuk Prabowo-Gibran

“DEEP Indonesia meminta agar Ketua KPU menyadari pelanggaran etiknya dan dapat mundur dari jabatannya. Sebab sudah sepatutnya tidak perlu dilanjutkan lagi karena terbukti ada pelanggaran etik," ujar Neni.

Neni mengatakan, KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu semestinya bisa menjaga marwah dan reputasi tetapi yang terjadi justru terlibat dalam kepentingan politik sehingga ada spekulasi negatif dan tidak percaya terhadap KPU.

Menurutnya publik akan sangat khawatir ketika akan menuju ke tahapan paling inti Pemilu 2024 tetapi KPU tidak mampu juga menjadi teladan terutama berkaitan dengan integritas baik itu untuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat ad hoc.

Editor: Reza Fajri