Ketua MK Bakal Nikahi Adik Jokowi, Pakar Unair Bilang Begini

JAKARTA, iNews.id - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan menikahi adik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Merespons hal itu, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Airlangga (Unair) Haidar Adam mengatakan bahwa seorang hakim konstitusi harus menaati kode etik dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9 Tahun 2006 (PMK 9/2006). Dalam aturan tersebut, hakim konstitusi diminta menerapkan prinsip ketidakberpihakan dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Baca Juga

Pencarian Pesawat Malaysia Airlines Penerbangan 370 Kembali Dilanjutkan pada 30 Desember

Bila hakim tidak bersikap sesuai aturan tersebut, maka diharuskan mengundurkan diri. Bahkan, salah satu contoh sikap tudak berpihak adalah anggota keluarga memiiliki kepentingan terhadap suatu putusan.

“Bilamana hakim konstitusi tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak, maka ia harus mengundurkan diri dari suatu pemeriksaan perkara,” ujar lektor yang berkepakaran di Hukum Acara MK itu, dikutip Sabtu (9/4/2022).

Baca Juga

Ketua MK Akan Menikah dengan Adik Jokowi, Mahfud MD: Tak Ada Pelanggaran Hukum dan Etika

“Di situ, diatur bahwa ketidakmampuan hakim bersikap tidak berpihak adalah bilamana hakim memiliki prasangka secara nyata terhadap salah satu pihak, atau dirinya atau anggota keluarganya memiliki kepentingan langsung terhadap putusan,” sambung dia.