Ketua MPR: Jangan Sampai Desa Fiktif Ganggu Program Dana Desa

iNews.id ยท Sabtu, 16 November 2019 - 17:18 WIB
Ketua MPR: Jangan Sampai Desa Fiktif Ganggu Program Dana Desa

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan dalam seminar yang digelar Setara Institute di Jakarta, Senin (11/11/2019). (Foto: Antara/Nova Wahyudi).

JAKARTA, iNews.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan keberadaan desa fiktif atau desa hantu jangan sampai menganggu program dana desa yang menyentuh kepentingan masyarakat paling bawah. Dia menegaskan, dana desa itu jelas untuk rakyat.

Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah dan penegak hukum menyelidiki serta menuntaskan secepatnya permasalahan desa fiktif itu. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, serta aparat penegak hukum harus turun tangan secara langsung untuk menyelidiki secara tuntas kasus desa fiktif.

“Sanksi tegas harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/11/19).

Dia juga mengingatkan, dana desa sangat diperlukan guna memperkuat desa agar menjadi sejahtera, mandiri dan inovatif. Karenanya, langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat desa jangan sampai terganggu oleh adanya isu desa fiktif.

“Jumlah desa fiktif hingga saat ini hanya puluhan desa. Persentasenya sangat kecil dibanding jumlah total desa di Indonesia sebanyak 74.954. Jangan sampai isu desa fiktif ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin melihat perekonomian Indonesia maju. Karena membangun Indonesia harus dimulai dengan membangun desa,” ucap Bamsoet.

Wakil ketua umum Pemuda Pancasila itu mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang terus meningkatkan dana desa. Pada 2019, pemerintah telah menaikan alokasi dana desa dari sekitar Rp60 triliun menjadi Rp70 triliun. Dengan begitu, setiap desa bisa menerima bantuan dana desa rata-rata sebesar Rp900 juta per tahun.

“Patut kita apresiasi juga bahwa hingga akhir September 2019, penyerapan dana desa mencapai Rp 42,2 triliun atau sebesar 62,9 persen. Ditahun 2020 mendatang dana desa akan dinaikan menjadi Rp 72 triliun. Semua digunakan oleh masyarakat desa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” tuturnya.

Mantan ketua DPR itu pun berharap, melalui dana desa, masyarakat bisa menentukan arah pembangunan sekaligus masa depan desanya. Sehingga, nantinya tidak ada lagi desa yang tertinggal jauh dari yang lain.

“Di sinilah peran serta seluruh masyarakat desa menjadi kuncinya. Masyarakat harus mau terlibat aktif dalam penggunaan dana desa. Selain, turut mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dana desa yang jumlahnya tidak sedikit benar-benar bisa dirasakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa serta bebas dari penyimpangan,” kata Bamsoet.


Editor : Ahmad Islamy Jamil