Khofifah Tak Setuju Kemensos dan Kementerian PPPA Digabung, Kenapa?

JAKARTA, iNews.id - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa tak setuju apabila Kementerian sosial (Kemensos) digabung dengan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA). Sebab, kedua kementerian memiliki tugas dan fungsi yang penting.

"Saya berharap bahwa tidak digabung. Pasti akan ada ketimbun kalau itu digabung," kata Khofifah saat menjawab pertanyaan dalam workshop di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (10/5/2024).

Baca Juga

Janjikan Gaji Besar, Rusia Rekrut 1.400 Tentara Bayaran Asal Afrika

Dia menyebut PBB memiliki fokus tersendiri terhadap pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.

"Di UN (PBB) juga ada cukup banyak sidang-sidang umum terkait dengan perlindungan perempuan juga perlindungan anak," ujarnya.

Baca Juga

Risma Tegaskan Bansos dari Kemensos Ditransfer ke Penerima Manfaat, Tak Ada Bentuk Barang

Belum lagi, kata dia, persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Oleh karena itu, dia melihat keberadaan Kementerian PPPA menjadi sangat penting.

Sementara, lanjut Khofifah, keberadaan Kemensos juga tidak kalah penting. Dia tak ingin kementerian ini hanya terfokus pada charity saja.

Baca Juga

Cara Cek Bantuan BPNT Lewat HP di Cek Bansos Kemensos  

Pasalnya, ada banyak tugas dan fungsi yang dilakukan Kemensos.

"Karena di situ ada proses memang rehabilitatif, ada proses perlindungan sosial, ada proses pemberdayaan sosial, jadi tidak semuanya charity. Ada perlindungan sosial juga tidak semuanya charity. Ada proses rehabilitatif juga tidak semuanya charity," tuturnya.

Baca Juga

Kementerian PPPA Siap Terjunkan Ahli Bantu Polisi Usut Kasus 4 Anak Tewas di Jagakarsa

Tak hanya itu, menurut dia, Kemensos merupakan institusi yang selama ini membangun harmoni sosial serta perspektif perdamaian. Melihat tugas dan fungsi itu, dia menyatakan peran kedua kementerian mengakar hingga ke daerah-daerah.

"Perlindungan secara efektif itu memang tidak bisa dilakukan, apalagi tidak ada secara struktural institusi yang akan memberikan ruang. Jadi ini kalau digabung, enggak ada anggaran di APBD. Sekarang aja udah kecil-kecil. Jadi tidak ada anggaran, tidak ada fungsi yang melekat, tidak ada struktur yang melekat," tutur dia.

Editor: Rizky Agustian