Kivlan Zen Gugat Pasal Senjata Api ke MK, Mengaku Jadi Korban Diskriminasi

Antara ยท Kamis, 14 Mei 2020 - 08:09 WIB
Kivlan Zen Gugat Pasal Senjata Api ke MK, Mengaku Jadi Korban Diskriminasi

Kivlan Zen (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Terdakwa kasus penyelundupan senjata api Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen menggugat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengaku menjadi korban diskriminasi dalam kasusnya itu sehingga menderita kerugian konstitusional.

Dalam sidang perdana di MK, Jakarta, Rabu (13/5/2020), Kivlan dan kuasa hukumnya lebih banyak memaparkan soal kronologi kasus mulai dari penangkapan pada 29 Mei 2019 hingga penetapan tersangka. Kivlan juga menjelaskan soal vonis sejumlah terpidana kasus serupa yang berhubungan dengan kasusnya.

Diskrimnasi pertama, menurut Kivlan yaitu, saat penangkapan yang dilakukan polisi tanpa didampingi kuasa hukum. Dia menilai penangkapan tersebut tidak sah, begitu juga dengan penahanan.

"Pemohon ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya dengan senjata api tanpa pernah menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan sehingga tidak mengetahui perbuatan pidana apa yang disangkakan," kata Kivlan Zen.

Menurut dia, penuntutan serta vonis yang berbeda-beda antara tersangka kasus serupa juga merupakan suatu bentuk diskriminasi.

Kemudian Kivlan Zen mempersoalkan penangguhan penahanan Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang sama setelah mendapat jaminan dari sejumlah pihak, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan adanya diskriminasi itu, Kivlan Zen meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan pemohon perlu mengaitkan kasus konkret dan undang-undang yang disebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkret soal anda menguraikan dakwaan jaksa ini kemudian disalahgunakan karena ada ketidakpastian karena ada susunan kata atau frase atau tanda baca, itu sebenarnya wilayahnya tataran empirik yang dimiliki peradilan konkret," ujar Suhartoyo.

Suhartoyo menuturkan, tidak terlihat gambaran ketidakpastian hukum yang didalilkan, jika Kivlan hanya menjabarkan kasus konkret yang terjadi tanpa menguraikan kedudukan hukum.

Editor : Djibril Muhammad