KKP Buka Suara soal Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dengan Perusahaan Raffi Ahmad

KKP juga menyatakan masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meski demikian, dalam siaran pers tersebut KKP tidak secara spesifik menyebut nama perusahaan RANS maupun merinci nilai kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta KKP yang menyeret nama Raffi Ahmad.

Sorotan muncul karena Raffi tidak hanya dikenal sebagai pesohor dan pemegang saham mayoritas RANS, tetapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Menanggapi polemik tersebut, manajemen RANS membantah adanya konflik kepentingan. Perusahaan menyatakan ekosistem bisnisnya telah dibangun sejak 2018, jauh sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024.

RANS juga mengungkapkan program The Dudas-1 telah memproduksi sedikitnya 90 konten sebelum memperoleh penunjukan kerja sama resmi dari KKP.

Editor: Muhammad Sukardi