KKP Perkuat Pengawasan Ruang Laut di Ibu Kota Negara

PENAJAM PASER UTARA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) melalui kehadiran Pangkalan Pengawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menegaskan, akan ada penambahan satu pangkalan di Kotabaru untuk mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Hal ini disampaikannya saat hadir mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kunjungan kerja ke IKN, Selasa (12/8/2024)

Baca Juga

Tembakan Rudal Berkemampuan Nuklir Korut Sambut Trump di KTT APEC Korsel

“IKN di ALKI II dapat terawasi dengan ada nya rencana tambahan satu pangkalan di Kotabaru. Hal itu juga sebagai upaya merespon dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP,“ tuturnya.

Menurutnya, ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan di sekitar IKN seperti pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, termasuk kabel/pipa bawah laut hingga isu nelayan tradisional dan pantura.

Baca Juga

Perkuat Pengawasan Ruang Laut Bali, KKP Terima Hibah Lahan di Gianyar

“Kegiatan menangkap ikan oleh nelayan Pantura di wilayah perairan Kalimantan Selatan utamanya kapal ikan jenis JTB dari Jawa Tengah terjadi penolakan oleh nelayan Kalsel. Hal ini menjadikan permasalahan yang dapat timbul kekerasan sampai dengan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh nelayan Kalsel kepada kapal ikan JTB asal Jawa Tengah,” ujarnya.

Seperti diketahui, di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel terkait pengkondisian kedua nelayan tersebut.

“Kami terus mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri