Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi Lagi: Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan demi Keluarga

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil kembali melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Somasi itu terkait buruknya praktik demokrasi serta etika kepemimpinan. 

"Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah presiden masih punya iktikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Dimas mengatakan, pihaknya menyoroti tiga hal dalam somasi tersebut. Salah satunya pernyataan soal cawe-cawe dan keberpihakan presiden pada Pemilu 2024 yang dinilai menimbulkan distorsi di kalangan masyarakat.

"Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran menteri aktif juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak," kata Dimas.

Baca Juga

Masyarakat Penegak Konstitusi Serukan Mosi Tidak Percaya kepada Presiden Jokowi

Koalisi Masyarakat Sipil, kata Dimas, juga menyoroti peran presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Dia menekankan pelaksanaan pemerintahan harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan kerabat.

"Ketiga adalah kami menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan tidak mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu," kata Dimas.

Baca Juga

TPDI dan Perekat Nusantara Somasi Jokowi, Cabut Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

"Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang harusnya sudah bisa direspons oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan penghentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak capable untuk melaksankan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Kami juga meminta presiden mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks Bawaslu," sambungnya.

Dimas mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil memberikan tenggat 7 hari kerja kepada Jokowi untuk merespons somasi tersebut. Dia berharap Jokowi memenuhi lima desakan yang digaungkan Koalisi Masyarakat Sipil dalam somasinya.

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Layangkan Somasi ke Presiden Jokowi, Ini Alasannya

"Kami meminta presiden seenggaknya selama 7 hari kerja untuk melakukan respons yang kami mintakan," kata Dimas.

Berikut isi somasi Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Jokowi:

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi, Desak Hentikan Kecurangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

1. Meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan nir-etika yang dilakukan selama proses pemilu.
2. Menghentikan tindakan kesewenang-wenangan, menggunakan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mengakselerasikan kepentingan politik presiden beserta keluarga dan kelompoknya.
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada seluruh bawahannya yang terlibat dalam berbagai kecurangan dan ketidaknetralan seperti halnya Menteri, aparat TNI-Polri hingga ASN.
4. Meminta perangkat negara seperti halnya Bawaslu sebagai pengawas Pemilu untuk mengusut tuntas dan adil seluruh kecurangan yang terjadi sera disampaikan kepada publik.
5. Melakukan pemberhentian kepada Ketua KPU Republik Indonesia karena terbukti telah terindikasi melanggar kode etik dalam pelaksanaan fungi dan tugas yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu.

Bahwa apabila presiden tidak mengindahkan surat somasi ini, maka kami siap untuk mengambil langkah hukum baik lewat mekanisme administratif, perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun somasi pertama dilayangkan Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 48 organisasi dan 11 individu tersebut pada 9 Februari 2024 lalu. Namun, somasi itu tak digubris Jokowi.

Editor: Rizky Agustian