Komdigi Gandeng BSSN Usut Dugaan Jual Beli Data Pribadi Ilegal

Alexander menjelaskan, penelusuran diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Pemerintah perlu mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, hingga pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga

Ombudsman Soroti Pengungsi Gempa M7,7 NTT Masih Tinggal di Tenda Tak Layak

“Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat,” ucap dia.

Alexander menegaskan, penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Baca Juga

12 Orang Terluka gegara Eskalator Stasiun Duri Tiba-Tiba Mundur, 5 Dibawa ke RS

Komdigi menilai ancaman terhadap keamanan data merupakan tantangan lintas negara yang membutuhkan penanganan bersama. Data yang pernah terekspos dapat kembali muncul melalui berbagai saluran dan metode, sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat.

Ancaman tersebut juga tidak mengenal jabatan maupun status sosial. Siapa pun dapat menjadi korban kebocoran dan penyalahgunaan data.

Karena itu, ketika terjadi kebocoran sistem, perlindungan dan penanganan data menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, pengelola sistem, platform digital, maupun seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data tersebut.

Editor: Dani M Dahwilani