Komisi II DPR Usul ke Basuki, IKN Disebut Ibu Kota Politik dan Pemerintahan

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi II DPR Romy Soekarno memberikan usulan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono. Dia mengusulkan penamaan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya sebagai ibu kota politik. 

Romy menyarankan agar penamaan IKN diperjelas menjadi ibu kota politik dan pemerintahan. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Otorita IKN, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). 

Baca Juga

Proyek Kereta Israel-UEA Berlanjut Seiring Perang di Gaza

Dia menilai, istilah ibu kota politik terkesan kurang lengkap dan berpotensi menimbulkan salah persepsi mengenai fungsi IKN.

“OIKN, saya punya ide, Pak Bas. Kalau ibu kota politik tidak ada nama pemerintahannya, kurang pas. Mestinya ibu kota politik dan pemerintahan,” kata Romy.

Baca Juga

Menko Airlangga Pastikan Pembangunan IKN Tetap Berjalan usai MK Batalkan HGU 190 Tahun

Legislator Fraksi PDIP itu menilai, istilah politik dapat memunculkan kesan yang sempit. “Kalau politik, nanti isinya partai politik semua. Kalau ibu kota politik dan pemerintahan artinya isinya kementerian/lembaga,” ujarnya.

Romy berharap pemerintah masih dapat mempertimbangkan revisi nomenklatur tersebut agar lebih mencerminkan peran IKN sebagai pusat administrasi negara.

Baca Juga

MK Batalkan Aturan HGU hingga 190 Tahun di IKN, Maksimal Jadi Segini