Komisi X DPR Raker dengan Mendikti usai Viral Didemo ASN, Digelar Tertutup
JAKARTA, iNews.id - Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro membahas demo aparatur sipil negara (ASN) yang sempat viral, Kamis (23/1/2025). Raker itu digelar tertutup.
"Karena banyak hal yang sebaiknya dibahas secara terbuka di internal, kalau terbuka kan enggak jadi blak-blakan," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Selain soal kisruh tersebut, kata dia, rapat membahas kegiatan kementerian sepanjang 2025. Kegiatan juga menyangkut ke ranah publik.
"Jadi pasti akan banyak isu yang dibahas, insya Allah yang publik ingin ketahui," ujar Hetifah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai raker tersebut semestinya digelar tertutup. Sehingga, isi dari pembahasan rapat dapat dinilai publik.
"Jadi enggak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak menteri kalau emang enggak salah Juga beliau bisa minta, ya clear di publik. Kalau misalkan beliau suatu saat ada yang nyanggah bahwa betul melakukan itu, ya risikonya terima sendiri," ujar Cucun.
Sebelumnya, ratusan pegawai ASN di Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa di depan Gedung D Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (29/1/2025). Para pendemo menyuarakan protes atas tindakan pemecatan yang tidak prosedural dan semena-mena oleh Kemendikti Saintek terhadap sejumlah ASN, salah satunya Neni Herlina.
Dalam aksi unjuk rasa, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan sejumlah spanduk protes Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu spanduk bertuliskan "Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri".
Sementara itu, Satryo menanggapi aksi demonstrasi pegawainya. Dia mengklaim, tuduhan para pegawai bahwa dirinya semena-mena tidak benar.
Dia mengatakan, saat ini Kemendikti Saintek terbagi menjadi tiga bagian sehingga harus ada rotasi pegawai. Namun, dia mengklaim hal itu ditolak para pegawai hingga menimbulkan gejolak.
“Demo itu terkait dengan adanya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya tiga bagian. Sehingga harus hemat dengan anggaran pemerintah. Karena itu, kita harus mutasi cukup besar. Itu (demo) karena ada pihak-pihak yang tidak suka dengan mutasi,” kata Satryo di Bandung, Senin (20/1/2025).
Editor: Rizky Agustian