Komisi XI DPR: Buka Blokir Rekening PPATK Gratis, Tak Perlu Bayar Rp100.000

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan pembukaan blokir rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu viral yang menyebut adanya kewajiban membayar Rp100.000 untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK.

“Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100.000 seperti yang ramai dibicarakan,” kata Misbakhun, Senin (11/8/2025).

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

Menurutnya, PPATK telah mengaktifkan kembali rekening-rekening yang diblokir, terutama yang berstatus dormant atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir, sesuai aturan yang berlaku.

Kebijakan penutupan rekening tidak aktif, kata dia, bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal seperti judi online, transfer ilegal, dan penipuan perbankan.

Baca Juga

Nelangsa, Rekening Ustaz Das'ad Latif untuk Bangun Masjid Diblokir PPATK

Legislator Golkar itu mengakui terdapat kelemahan dalam sosialisasi kebijakan tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat yang terdampak kebijakan itu tidak memahami alasan di balik pemblokiran, terutama bagi rekening yang digunakan untuk menabung atau berinvestasi jangka panjang.

Misbakhun menjelaskan, bagi rekening yang diblokir namun tidak terkait aktivitas ilegal, pemilik cukup mengajukan permintaan aktivasi melalui bank tanpa dikenakan biaya.

Baca Juga

Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Kena Blokir PPATK, Isinya Uang Yayasan

Baca Juga

Duh! Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Diblokir PPATK, Tak Bisa Dipakai Transfer

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk membuka seluruh blokir rekening tanpa pungutan apapun, yang kemudian diikuti oleh seluruh perbankan nasional.

“Aktivasi rekening yang sebelumnya diblokir tidak ada ketentuan pembayaran, iuran, atau biaya sejenis apapun. Semuanya gratis. Mungkin pernyataan yang beredar sebelumnya disampaikan sebelum adanya arahan Presiden,” ujarnya.

Baca Juga

PPATK Siap Blokir E-Wallet Terindikasi Judi Online, Transaksi Turun 70 Persen

Sebelumnya, Ustaz Das'ad Latif mengaku kecewa ajakan pemerintah kepada masyarakat untuk menabung di bank dibalas dengan kebijakan PPATK memblokir rekening dormant alias tidak aktif selama beberapa bulan.

"Saya kecewa sebab ajakan menabung justru dibalas dgn blokir, sehingga ada syak wasangka bahwa ini ada transaksi ekonomi dalam blokir itu," ujar Das'ad dalam video yang diunggah akun TikTok @duniapunyacerita, dilihat Senin (11/8/2025).

Dia mencontohkan, pengaktifan rekening usai diblokir PPATK dipungut biaya Rp100.000.

"Misal dalam pangaktifan kan harus bayar lagi Rp100.000. Nah itu kalau diblokir 120 juta orang, kali itu Rp100.000, berapa?" tutur dia.

Das'ad sebelumnya menyuarakan keheranan saat mendapati rekeningnya diblokir PPATK. Padahal, uang tersebut hendak digunakan untuk keperluan pembangunan masjid miliknya.

Kejadian ini dibagikan Ustaz Das’ad dalam unggahan video di akun TikTok resminya @dasadlatifofficial pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia menceritakan datang ke sebuah bank milik pemerintah untuk menarik dana guna membayar bahan bangunan.

“Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba, ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama tiga bulan,” ujar Ustaz Das’ad dikutip Jumat (8/8/2025).

Ustaz Das’ad mengaku heran dan menyayangkan pemblokiran tersebut. Menurutnya, kebijakan itu bertentangan dengan semangat kampanye gemar menabung yang selama ini digaungkan oleh pemerintah.

“Namanya menabung disimpan duit, kalau tidak disimpan dan diambil terus bolak-balik, ya mending disimpan di dompet. Saya menabung untuk aman dan membantu negara, tapi ternyata saya diblokir,” katanya.

Dia pun berharap peristiwa ini tidak dialami masyarakat lain, apalagi kalangan bawah. Meski memahami niat baik kebijakan tersebut, dia menilai cara penerapannya masih perlu diperbaiki.

“Saya berharap pemerintah membuat keputusan yang betul-betul elegan, tidak meresahkan masyarakat dan tidak menyusahkan rakyat kecil,” ucapnya.

Editor: Rizky Agustian