Komposisi MKMK Berpotensi Picu Konflik Kepentingan, Jimmly Ashiddiqie Jadi Sorotan

JAKARTA, iNews.id - Komposisi majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dinilai mempunyai potensi konflik kepentingan. Keberadaan Jimmly Ashiddiqie sebagai salah satu anggota pun menjadi sorotannya.

Hal ini menjadi pengamatan Lembaga Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI). Karena itulah, lembaga ini turut meragukan integritas daripada MKMK yang baru saja dibentuk tersebut.

Baca Juga

AS Beri F-16 Senilai Rp11,43 Triliun kepada Pakistan, Apa Itu Sinyal Bahaya bagi India?

"Jimmly pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2023. Dari pertemuan itu, Jimmly pernah mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Salah seorang anak Jimmly, yaitu Robby Ashiddiqie juga merupakan calon legislator Partai Gerindra pimpinan Prabowo,” kata Direktur Eksekutif PVRI Yansen Dinata dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/10/2023).

Di sisi lain, Yansen mengatakan bahwa dalam sistem politik ketatanegaraan, MK memiliki kewenangan memutus perselisihan pemilu, termasuk jika ada pelanggaran oleh Presiden yang sedang berkuasa atau peserta Pemilu. PVRI sendiri mengkritik putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. 

Baca Juga

Profil Pendidikan dan Karier Mahfud MD, dari Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Cawapres Ganjar Pranowo

“Pemilu yang adil memerlukan kekuasaan kehakiman yang berani melakukan check and balances atas penyelenggara negara eksekutif. Dengan kondisi MK saat ini serta komposisi Majelis Kehormatan yang kental konflik kepentingan, sulit berharap adanya putusan yang berkeadilan jika ada sengketa politik peserta Pemilu,” ujarnya.

Dia mengira jika Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memicu konflik politik yang serius dalam Pemilu 2024 dan membuat demokrasi Indonesia berada di ujung tanduk. PVRI menilai pembentukan komposisi MK itu menambah daftar pelemahan kredibilitas Mahmakah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Baca Juga

Breaking News! Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres PSI dan Partai Garuda Ditolak Mahkamah Konstitusi