KPI Minta Revisi Undang-Undang Penyiaran Dipercepat, Ini Alasannya!

JAKARTA, iNews.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kembali mendorong upaya pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Perubahan ini untuk memberi ruang berusaha yang sama antara media konvensional dan media baru.

Ketua KPID DKI Jakarta, Rizky Wahyuni, mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 perlu dipercepat mengingat era media digital baru yang masih tanpa pengawasan.

Baca Juga

Bukan Lagi Aliansi Sejati, Mengapa AS Menganggap Eropa Tidak Penting?

"Untuk menghadapi media baru ini tentu yang kami harapkan adalah regulasi. Revisi undang-undang itu kami tunggu sebagai jawaban adanya equality, jadi ada kesetaraan antara pengaturan media baru dengan media konvensional di tv di radio yang diatur ketat melalui regulasi Undang-Undang 32," ungkap Rizki saat ditemui dalam acara Seminar Nasional di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Lebih lanjut, Rizki mengatakan lembaga penyiaran harus melakukan adaptasi terhadap era media baru ini dengan melakukan inovasi-inovasi, yakni masuk kepada konvergensi media.

Baca Juga

Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Ungkap Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran

Ia menjelaskan, lembaga penyiaran seperti televisi dan radio memiliki aturan main dari Undang-Undang 32 dan diawasi ketat oleh KPI. Ia juga menyoroti para lembaga penyiaran yang memiliki platform OTT nasional yang mana nantinya tetap bisa memberikan konten dengan mempertahankan budaya dan etika-etika.

"Mereka (lembaga penyiaran) punya panduan untuk melakukan filter, menjaga nilai-nilai etika moral di platform-platform baru, melalui konvergensi media ini. Kepatuhan terhadap regulasi dapat dibawa ketika lembaga penyiaran ini masuk platform digital," tambahnya.

Baca Juga

Manfaatkan Teknologi Bioflok, Cara KPI Dukung Astacita Swasembada Pangan