KPI Minta Revisi Undang-Undang Penyiaran Dipercepat, Ini Alasannya!

"Mereka (lembaga penyiaran) punya panduan untuk melakukan filter, menjaga nilai-nilai etika moral di platform-platform baru, melalui konvergensi media ini. Kepatuhan terhadap regulasi dapat dibawa ketika lembaga penyiaran ini masuk platform digital," tambahnya.

Baca Juga

Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Ungkap Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran

Melihat maraknya platform OTT asing dengan berbagai konten global dan juga era baru media digital, Rizki menjelaskan perlunya revisi Undang-Undang 32 yang dipercepat. Ia mengatakan masifnya konten global yang masuk tanpa pengawasan bisa merugikan industri penyiaran dan juga masyarakat.

"Revisi Undang-Undang ini ditunggu oleh semua, apalagi industri penyiaran yang memang efeknya langsung dirasakan. Masyarakat juga bisa dirugikan karena di media platform digital itu tidak diatur dengan konten-konten yang tidak ada aturan mainnya dan juga konten-konten global. Itu yang dirugikan oleh industri media dan tentu masyarakat," ujarnya. 

Baca Juga

Manfaatkan Teknologi Bioflok, Cara KPI Dukung Astacita Swasembada Pangan

Editor: Muhammad Sukardi