KPK Akan Panggil Ulang Cak Imin terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan PUPR

Aditya Pratama ยท Rabu, 27 November 2019 - 04:00 WIB
KPK Akan Panggil Ulang Cak Imin terkait Kasus Korupsi Proyek Jalan PUPR

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua DPR yang akrab disapa Cak Imin bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada pemanggilan sebelumnya Muhaimin tidak hadir. Dia mengirimkan surat dan memberitahukan sedang mengirimkan daftar kegiatan sebagai pimpinan DPR.

”Daftar kegiatan ini full sampai 23 Desember. Itu kami pelajari dulu," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Febri menuturkan, pemanggilan atau penjadwalan ulang pemeriksaan saksi tergantung dari kebutuhan penyidik KPK. Pada prinsipnya, tentu pihak-pihak yang dipandang perlu didengar keterangannya untuk penyidikan tentu akan dipanggil.

"Karena semua anggota DPR kalau dipanggil pasti juga punya kegiatan setiap hari kan," ucapnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: iNews.id).

KPK pada Selasa (19/11/2019) lalu memanggil Cak Imin untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Namun dia tidak hadir dengan alasan sedang menjalankan tugas sebagai wakil ketua DPR.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Komisaris sekaligus Dirut PT Sharleen Raya JECO Group, Hong Artha (HA), sebagai tersangka. Dia berstatus tersangka pada 2 Juli 2019, namun hingga kini belum ditahan.

Hong diduga secara bersama-sama memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Janji atau uang yang diberikan tersebut diduga untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Salah satu penyelenggara negara yang diduga menerima suap dari Hong Artha yakni, Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran diduga menerima uang sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar dari Hong Artha. Amran sudah berstatus terpidana dan kini ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Editor : Zen Teguh