KPK Bakal Panggil Paksa Eks Sekjen MA Nurhadi

JAKARTA, iNews.id – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi lagi-lagi mangkir dalam agenda pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini. Sedianya, Nurhadi dan dua tersangka lainnya, yaitu, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto, akan menjalani pemeriksaan terkait suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Nurhadi dan Rezky tidak memberikan konfirmasi apa pun terkait alasan ketidakhadiran mereka dalam pemanggilan hari ini. “Dua tersangka yang saya sebutkan tadi tidak hadir dan tanpa konfirmasi,” kata Ali di Gedung KPK, Senin (27/1/2020).

Dokter Wanita Ini Dihukum Penjara 30 Tahun karena Mengkritik Presiden di Grup WhatsApp

Dia mengatakan, KPK tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemanggilan paksa jika dua orang itu tetap tidak mau bersikap kooperatif selama penyidikan. Menurutnya, aturan pemanggilan paksa bisa dilakukan karena sudah tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Sesuai dengan KUHAP kami ada perintah untuk membawa dengan panggil paksa untuk dua tersangka. Tetapi, kapan waktunya dan seperti apa bentuk kegiatannya kami tidak bisa sampaikan,” ujar dia.

PN Jaksel Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

Ali menjelaskan, tim penyidik KPK telah mengirimkan surat pemanggilan lengkap beserta informasi-informasi penting ke alamat yang bersangkutan, Namun keduanya tetap tidak datang ke KPK.

Penanganan perkara ini merupakan pengembangan perkara yang berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) dengan nilai awal yang kecil. OTT yang dimaksud yaitu penangkapan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Dody Ariyanto Supeno (swasta) kepada Edy Nasution (panitera PN Jakarta Pusat) di Hotel Acacia, Jakarta.

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Suap-Gratifikasi Rp46 Miliar

Dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar. Nurhadi diduga menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara di MA senilai Rp46 miliar.

Suap itu berasal dari perkara perdata PT MIT. Nurhadi diduga menerima uang dari tersangka HS senilai Rp33,1 miliar. Nurhadi juga diduga menerima uang melalui RHE dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 dengan total sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat Kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Editor: Ahmad Islamy Jamil