KPK Beri Sinyal Usut Anggota DPRD Jambi Penerima Suap Zumi Zola

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 07 Desember 2018 - 07:58 WIB
KPK Beri Sinyal Usut Anggota DPRD Jambi Penerima Suap Zumi Zola

KPK memberi sinyal akan mengusut anggota DPRD Jambi yang diduga menerima suap Gubernur nonaktif Zumi Zola.

JAKARTA, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, telah memvonis Gubernur nonaktif Zumi Zola enam tahun penjara. KPK yang menuntut Zumi Zola memberi sinyal akan mengusut anggota DPRD Jambi yang diduga menerim suap.

"Tim masih perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim, fakta-fakta yang muncul di persidangan sampai nanti jika memang ada bukti yang jauh lebih kuat maka pengembangan perkara sangat dimungkinkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

BACA JUGA: Terima Vonis 6 Tahun, Zumi Zola Harap Jaksa KPK Hormati Putusan Hakim

Dia menambahkan, putusan yang diterima Zumi merupakan suatu konsekuensi atas perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dia juga mengatakan, saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK masih dalam pikir-pikir terkait putusan hakim tersebut.

"Kalau putusan terhadap terdakwa Zumi Zola tentu saja konsekuensi hukumnya pada terdakwa. Nantinya, apakah putusan itu langsung diterima oleh terdakwa atau ada upaya hukum lain atau KPK akan melakukan upaya hukum atau tidak itu ada waktu untuk pikir-pikir. Sampai sekarang JPU-kan masih seperti itu (pikir-pikir)," imbuh Febri.

Zumi Zola dinilai hakim bersalah telah menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jamb, dengan nilai total Rp 16,34 miliar. Hal tersebut untuk memuluskan Raperda APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Tidak hanya itu, Zumi dinilai bersalah telah menerima gratifikasi sebesar Rp37,4 miliar dan 173 ribu dolar Amerika, Rp100 ribu dolar Singapura serta satu unit Toyota Alphard. Gratifikasi tersebut berasal rekanan Zumi Zola dan pengusaha di Jambi.

Atas perbutan penerimaan gratifikasi Zumi melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sedangkan untuk kasus suap, Zumi terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Atas putusan majelis hakim Zumi Zola tidak mengajukan banding dan menerima putusan hakim tersebut.


Editor : Djibril Muhammad