KPK Cegah Mantan Ketua BPK Rizal Djalil ke Luar Negeri

Ilma De Sabrini ยท Rabu, 25 September 2019 - 19:16 WIB
KPK Cegah Mantan Ketua BPK Rizal Djalil ke Luar Negeri

Anggota BPK Rizal Djalil. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyurati Ditjen Imigrasi terkait pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang tersangka kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Dua orang tersangka itu adalah anggota BPK Rizal Djalil (RIZ) dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD), Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, pelarangan ke luar negeri untuk dua orang tersangka itu untuk kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut. “KPK telah mengirim surat pelarangan ke luar negeri ke Imigrasi atas nama dua tersangka. Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 20 September 2019,” kata Saut saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Dia juga menegaskan, pihaknya telah menyurati para tersangka untuk memberikan keterangannya dalam kasus itu. “Sebagai pemenuhan Hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan tertanggal 20 September 2019 pada para tersangka,” ungkapnya.

Rizal selaku Anggota IV BPK itu diduga telah menerima uang suap sejumlah Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Uang itu sebagai tanda jasa Rizal telah memberikan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar kepada PT MD. Rizal mendapatkan proyek itu setelah upaya lobi-lobi dengan Direktur SPAM agar dirinya dapat ikut pelaksanaan proyek di lingkungan SPAM.

BACA JUGA: KPK Tetapkan Anggota BPK Rizal Djalil Tersangka Suap Proyek SPAM

Atas perbuatannya, Rizal disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara, Leonardo sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Ahmad Islamy Jamil