KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Riezky Maulana ยท Selasa, 05 Mei 2020 - 17:48:00 WIB
KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. (Foto: iNews.id/Riezky Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Program Kartu Prakerja diduga terjadi penyimpangan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dari program pelatihan dan pembinaan bagi warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mengatakan hal ini berbeda dengan permintaan sebelumnya yang sebatas meminta KPK dalam pencegahan karena belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan dikarenakan saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Jika ada dugaan mark up, Boyamin mengatakan, KPK sudah bisa memulai penyelidikan. Atau setidak-tidaknya, memulai pengumpulan bahan-bahan terkait atau keterangan.

Dia mengaku telah memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan 8 mitra platform digital yang diduga tidak sesuai. Boyamin menilai, ketidaksesuaian itu berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerja sama.

Penunjukan 8 mitra kerja sama pelatihan kartu prakerja, Boyamin menduga tidak melalui beauty contest dan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi serta teknis. Apalagi, syarat-syarat untuk menjadi mitra dari program tersebut tidak diumumkan sebelumnya.

"Penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ujarnya.

Boyamin mengatakan, dugaan mark up merujuk pada pendapat Peneliti Indef Nailul Huda. Dengan mengutip pernyataan Nailul Huda, Boyamin menyebut, 8 platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun.

"Saya memberikan argumen bahwa keuntungan 8 mitra diduga sebesar 66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen," tuturnya.

Meski begitu, Boyamin menuturkan, perkiraan keuntungan masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra karena ada mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR menilai perlu adanya pengawasan dari KPK terkait pelatihan berbasis kursus online dalam program Kartu Prakerja. Pengawasan sangat diperlukan mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah sangat besar mencapai Rp5,6 triliun.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan pelatihan online itu juga melibatkan paltform digital yang ditunjuk sebagai mitra porgram Kartu Prakerja tanpa melalui mekanisme lelang. Di samping itu, dia mendengar proses eksekusinya untuk beberapa hal masih dianggap tidak transparan dan akuntabel.

"Bahkan ada beberapa anggapan tentang adanya potensi KKN serta dagang pengaruh atau trading influence, maka pengawasan yang ketat dan melekat mutlak dibutuhkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan, penyimpangan, dan korupsi," kata Didik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Editor : Djibril Muhammad