KPK Eksekusi Perantara Suap Eks Bupati Kepulauan Talaud ke Sukamiskin

JAKARTA, iNews.id - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksekusi perantara suap mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip, Benhur Lalenoh ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sumamiskin untuk menjalani hukuman. Eksekusi dilakukan pada Kamis, 15 Oktober 2020 oleh jaksa eksekusi KPK Josep Wisnu Sigit dan Dormian.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, eksekusi sesuai dengan putusan MA RI No.2275 K/Pid.Sus/2020 tanggal 6 Agustus 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI tanggal 2 Maret 2020 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019.

Baca Juga

Profil Eks Raja Malaysia Sultan Muhammad V: Nikahi Miss Moscow hingga Penyanyi AS Berujung Cerai

"Telah melaksanakan (Eksekusi) atas nama Terpidana Benhur Lalenoh dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk menjalani pidana badan selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," ujarnya di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Benhur dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak PK yang diajukan Benhur. Dia dinyatakan terbukti menjadi perantara suap Sri Wahyumi.

Baca Juga

Ini Alasan KPK Tak Libatkan Dewan Pengawas terkait Pengadaan Mobil Dinas

"Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai perantara suap Bupati Talaud Sri Wahyuni," kata Ali.

Baca Juga

Menuai Kritik, KPK Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas

Benhur juga dikenai denda Rp200 juta. Hanya saja, kata Ali, denda tersebut tidak dibayarkan dan diganti dengan pidana badan.

"Denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 3 bulan," ucapnya.

Baca Juga

KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkab Jember terkait Dugaan Korupsi

Diketahui, 9 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Benhur 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Benhur divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis tersebut berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.