KPK Ikut Rekomendasikan TMII Dikelola Pemerintah sejak 2020

Raka Dwi Novianto ยท Kamis, 08 April 2021 - 12:06:00 WIB
KPK Ikut Rekomendasikan TMII Dikelola Pemerintah sejak 2020
Plt Juru Cicara KPK Ipi Maryati menyatakan KPK ikut mendorong agar TMII dikelola pemerintah sejak 2020. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur dari Yayasan Harapn Kita. Hal itu ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden No 19/2021.

Pemerintah menyampaikan pengambilalihan tersebut dilakukan atas dasar kajian dari berbagai instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, KPK ternyata ikut mendorong agar TMII dikelola pemerintah.

"Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi, KPK telah mengoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas," ujar Plt Juru Cicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Ipi menjelaskan Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 tahun 1977 yang menyatakan TMII merupakan hak milik Negara Republik Indonesia dan penguasaan serta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita. 

"Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya," kata Ipi.

KPK melalui Kedeputian Pencegahan telah mendampingi pemerintah daerah dengan mendorong implementasi delapan area intervensi untuk perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Salah satunya terkait manajemen aset daerah. 

"KPK menemukan banyaknya aset daerah/negara yang dikuasai pihak ketiga secara tidak sah dan mengakibatkan terjadinya kerugian negara," ucap Ipi.

Editor : Rizal Bomantama

Halaman : 1 2