KPK Ingatkan ASN dan Penyelenggara Negara jelang Lebaran: Tolak Gratifikasi!

Selain itu, kata dia, KPK juga meminta para pimpinan ASN dan penyelenggara negara maupun BUMN dan BUMD melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga

Jelang Natal, KPK Peringatkan ASN hingga Pejabat Negara Tolak Gratifikasi

"Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan ASN bisa melapor ke KPK jika tidak dapat menolak pemberian gratifikasi tersebut. Pelaporan paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

"Di sisi lain, pimpinan asosiasi, perusahaan atau masyarakat juga diharapkan melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan dan atau menerima gratifikasi yang berpotensi suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya," tutur dia.

Editor: Rizky Agustian