KPK Ingatkan Semua Pihak Tak Halangi Penyidik Kasus Suap Wali Kota Bekasi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi proses penyidikan kasus suap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. Dia sebelumnya menjadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

"Kami juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (8/1/2022).

Baca Juga

PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan orang Tersangka kasus OTT Pemerintah Kota Bekasi. Sebagai pihak pemberi suap yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril (AA), swasta Lai Bui Min alias Anen (LBM), Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa, Suryadi (SY) dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).

Baca Juga

OTT Wali Kota Bekasi, KPK : Sebagian Uang Sudah Dinikmati Tersangka

Sedangkan sebagai penerima suap yakni Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Mulyadi alias Bayong Lurah Kati Sari (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY) dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).

Atas perbuatannya, Rahmat dkk ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih Gedung KPK, Jakarta. Empat tersangka lainnya AA, LBM, SY dan MS ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. 

Baca Juga

Ruang Kerja Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Digeledah KPK

Pepen dkk sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Infografis Fakta-fakta Korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Editor: Faieq Hidayat