KPK Lakukan Upaya Hukum Ini Demi Bawa Sjamsul Nursalim ke Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menempuh berbagai langkah hukum guna membawa pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim ke Indonesia. Salah satu langkahnya itu adalah upaya hukum alternatif.

"Nanti kan ada upaya hukum alternatifnya, makanya nanti kita akan umumkan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Kemhan Rusia Tuding Ukraina Kehilangan Hampir 500.000 pada 2025

Diketahui, KPK sudah memanggil Sjamsul Nursalim sebanyak dua kali secara patut. Namun, Sjamsul Nursalim mangkir. KPK juga melayangkan hal yang sama kepada istri Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim.

Lembaga antirasuah ini menduga keduanya menetap di Singapura. Terkait hal itu, KPK telah berkoordinasi dengan Pemerintah Singapura. Walaupun, dari koordinasi tersebut belum membuahkan hasil.

Panggilan Kedua Sjamsul Nursalim, KPK Koordinasi dengan Singapura

"Koordinasi dengan negara itu juga sudah sering, ‎ada kesimpulan nanti. Nanti kita umumkan deh segera," ujar Saut.

Dia menjanjikan, KPK akan segera mengumumkan status hukum Sjamsul Nursalim dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BDNI).

Kasus BLBI, KPK Sebut Sjamsul dan Istri Tak Punya Iktikad Baik

"Nanti. Nanti kita umumkan (perkembangan kasus BLBI terkait Sjamsul Nursalim). Pokoknya nanti segera kita umumkan. Nanti kita umumkan," tutur Saut.

Kasus BLBI

KPK telah meningkatkan kasus korupsi SKL BLBI ke tingkat penyidikan setelah mengamati hasil‎ persidangan Syafruddin Arsjad Temenggung. ‎Syafruddin merupakan mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah divonis bersalah dalam kasus ini.

Syafruddin diganjar hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Majelis hakim meyakini Syafruddin terbukti bersalah karena perbuatannya melawan hukum. Syafruddin, menurut hakim, telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim tahun 2004.

Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, hakim juga berpandangan Syafruddin telah menandatangi surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp4,58 triliun.

Editor: Djibril Muhammad