KPK Panggil Direktur PT Indika Multimedia terkait Kasus Korupsi Tambang 

Rizki Maulana · Kamis, 09 April 2020 - 11:38 WIB
KPK Panggil Direktur PT Indika Multimedia terkait Kasus Korupsi Tambang 

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Indika Multimedia Kristuadji Legopranowo. Dia akan diperiksa terkait kasus pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Tahun 2007–2014.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Kristuadji akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman (ASW). 

"Hari ini yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASW," kata Ali ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/4/2020). 

Satu hari sebelumnya, Rabu 8 April 2020, KPK juga telah memanggil satu saksi lainnya dalam perkara dan tersangka yang sama. Yaitu, Komisaris PT ABISA dan Komisaris PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) Dedey Risjad. Dedey diketahui merupakan mantan suami dari artis Diana Pungky.

ASW diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq