KPK: Perbaikan Program Kartu Prakerja Permintaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Antara, Riezky Maulana ยท Rabu, 24 Juni 2020 - 02:46:00 WIB
KPK: Perbaikan Program Kartu Prakerja Permintaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Kartu Prakerja. (Foto: ilustrasi/Ist)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja. Hasilnya, ada empat aspek terkait tata laksana program pelatihan dan pembinaan bagi warga yang belum memiliki keterampilan itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, perbaikan pelaksanaan program Kartu Prakerja merupakan permintaan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Pada 6 Mei 2020, Menko Perekonomian bersama PMO (Project Management Office) dan kementerian terkait mendatangi KPK memaparkan secara rinci tentang program Kartu Prakerja dan membuka ruang untuk KPK melakukan perbaikan," katanya di Jakarta, Selasa (24/6/2020).

KPK, menurut Ipi, menyambut dengan semangat untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar program itu bisa berjalan dengan baik di masa depan, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuannya. "KPK kemudian melakukan kajian terhadap program tersebut sebagai pelaksanaan tugas monitoring," ujarnya.

Ipi memaparkan, KPK memaparkan dan menyampaikan rekomendasi atas kajian program Kartu Prakerja dalam rapat bersama Kemenko Perekonomian dan sejumlah pemangku kepentingan terkait pada 28 Mei 2020. "Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah hal sebagai langkah untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK," ucapnya.

Menko Perekonomian, Ipi mengungkapkan, saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK yang meliputi regulasi maupun tata laksana program Kartu Prakerja.

KPK tetap berkomitmen mengawal realokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 baik di pusat maupun daerah mengingat anggaran yang dialokasikan pemerintah signifikan di antaranya anggaran untuk jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial (bansos).

Program Kartu Prakerja pada awalnya didesain dalam kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020, namun di masa pandemi ini kemudian diubah menjadi semi-bansos dengan anggaran Rp20 triliun untuk 5,6 juta peserta. KPK, Ipi memastikan, tidak terlibat sejak awal program Kartu Prakerja disusun hingga kemudian bergulir dan tidak terlibat dalam pembuatan aturan, desain, dan mekanismenya.

"Namun, kami mendengar suara masyarakat terkait pendaftaran yang tidak memenuhi syarat maupun mereka yang mendaftar bukan target utama program Kartu Prakerja," ujarnya.

Editor : Djibril Muhammad