KPK Periksa 18 Pejabat Klaten, Usut Aliran Uang yang Diterima Bupati Hamenang
Sebanyak 18 saksi yang diperiksa KPK berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Klaten.
Mereka di antaranya Suryanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), Muh Anwar Shodiq selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Setyawan Prasetyoko selaku Kepala Dinas Pendidikan, Much. Nasir selaku Kepala Dinas Pertanian, Anggit Budiarto selaku Kepala Dinas Kesehatan, serta Titin Windiyarsih selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.
Kemudian, Supriyono selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Puspo Enggar Hastuti selaku Kepala DISSOSP3APPKB, Anang Widjatmoko selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Luciana Rina Damayanti selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pramana Agus Wijanarka selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Aris Pramana selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya, Sri Purwanto selaku Kepala Dinas Perhubungan, Iwan Kurniawan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pandu Wirabangsa selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Srihadi selaku Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Moh Prihadi selaku Camat Polanharjo, serta Amin Mustofa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Hingga kini, belum diungkap secara terperinci materi pemeriksaan masing-masing saksi. KPK masih mendalami keterangan mereka untuk mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.
Ketiganya yakni Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU) selaku Kepala Kantor Layanan (Kalan) BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW) dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative (MWC).
Editor: Donald Karouw