KPK Periksa Dirjen Dukcapil sebagai Saksi untuk Tersangka e-KTP Paulus Tannos

Paulus Tannos diduga telah menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

Baca Juga

KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Korupsi E-KTP, dari Miryam hingga Paulus Tannos

KPK menduga manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar dari proyek e-KTP ini. Sedangkan, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar.

"Ada pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, Manajemen bersama Konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek e-KTP ini," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Atas perbuatannya Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor: Djibril Muhammad