KPK Periksa Eks Bupati Tapsel dan Madina terkait Pengembangan Kasus Jalan Sumut

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan eks Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, Rabu (7/10/2026). Keduanya dipanggil sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara (Sumut).

"Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor KPPN Padang Sidempuan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga

KPK Masih Tunggu Nusron Wahid Hadir sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

Selain Dolly dan Jafar, terdapat lima saksi lain yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di lokasi tersebut. Mereka yakni Hanafi Rambe selaku Driver Dinas PUPR Tapsel, Elpi Yanti Haraha selaku Plt Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Rajab Asri Nasution selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Mardiah selaku Staf Honorer Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, dan Ramlan selaku Kadis PUPR Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2021-2024.

Sementara itu, tim penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi lainnya di Gedung Merah Putih KPK.

Baca Juga

Hari Ini KPK Periksa Nusron Wahid, Dalami Kasus Suap dan Gratifikasi HGB Bogor

Mereka yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja selaku Kepala BBPJN Sumatera Utara periode 2024-2025, Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023-2025, Rahmad Parulian selaku Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2021-2023, dan Munson Ponter Paulus Hutauruk selaku PPK 1.4 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2021-2023.

Kemudian, Faisal selaku PPK 1.1 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023-2025, Heri Handoko selaku PPK 1.2 Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumatera Utara periode 2023-2025, T. Rahmatsyah Putra alias Dadam selaku Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumatera Utara periode 2023-2024, dan Manaek Manalu selaku PPK 2.2 Satuan Kerja Wilayah II BBPJN Sumatera Utara periode 2023-2025.

Baca Juga

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Dipanggil Hari ini, KPK Yakin bakal Hadir

Belum diketahui materi yang akan digali penyidik dari keterangan 15 saksi tersebut.

Diketahui, penyidikan perkara ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP). Topan sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (26/6/2026).

Baca Juga

Periksa Nusron Wahid terkait Korupsi di ATR/BPN, KPK bakal Didalami soal Hal Ini

"KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara yang berangkat dari peristiwa tangkap tangan, yaitu yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur di PUPR, wilayah PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga di PCN ya, pembangunan jalan nasional wilayah satu Sumatera Utara," kata Budi Prasetyo, Selasa (5/5/2026).

Budi menjelaskan, pengembangan perkara tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Artinya, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut.