KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan, Dalami Pengajuan Dana Alokasi Khusus

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan (RN) pada akhir pekan lalu. Pemeriksaan RN dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembanguan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mempawah, Kalbar.

"Pemeriksaan terhadap saudara RN yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kalbar, atau saat tempus perkara sebagai Bupati Mempawah, yang dilakukan pada, Sabtu (4/10/2025)," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). 

Baca Juga

GHF yang Didukung AS Akhiri Misi Berdarah di Gaza setelah 9 Bulan

Budi menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut digali keterangan yang bersangkutan terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK). 

"Saksi didalami pengetahuannya tentang proses pengajuan DAK dan peran yang bersangkutan terkait proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang KPK tangani ini," kata dia.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan terkait Kasus Pembangunan Jalan di Mempawah

Dia menyebut, pemeriksaan yang dilakukan di akhir pekan itu dilakukan di Mapolda Kalbar. 

Diketahui, sebelum pemeriksaan ini KPK menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan. 

Baca Juga

KPK Sudah Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Mempawah, Siapa?

"Dalam penggeledahan tersebut Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini," kata Budi dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).

Baca Juga

KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan terkait Dugaan Korupsi di Mempawah

Barang bukti yang disita masih didalami penyidik. Budi pun mengaku belum bisa menyebutkan secara detail terkait barang bukti yang disita itu. 

"Barang bukti ataupun dokumen yang diamankan dan disita akan didalami dan dianalisa penyidik, untuk membantu mengungkap agar perkara ini menjadi terang. Adapun, saat ini kami belum bisa menyampaikan secara rinci barang-barang yang diamankan dan disita tersebut," tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yang terdiri dari pihak penyelenggara negara dan swasta. Namun, KPK belum menjelaskan lebih jauh perihal nama-nama dari para tersangka dalam kasus tersebut.

Editor: Aditya Pratama