KPK Periksa Putra Setnov, Rheza Herwindo untuk Tersangka Paulus Tannos

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa anak dari terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov). Setelah kemarin putri Setnov Dwina Michaella diperiksa, kali ini komisi antirasuah memeriksa putra Setnov, Rheza Herwindo.

Rheza merupakan Komisaris PT Skydweller Indonesia Mandiri. Dia dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang sama dengan sang ayah untuk tersangka Paulus Tannos.

Kuasa Hukum Optimistis MA Kabulkan Peninjauan Kembali Setnov

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PLS (Paulus Tannos)," ucap Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8/2019).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil pengembangan perkara yang terus berjalan.

Ajukan PK Kasus Korupsi e-KTP, Ini Harapan Setnov

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dalam perkembangan penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan Korupsi Pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dia menjelaskan, empat orang tersebut yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miriam S Hariyani (MSH), mantan Direktur Utama Perum Peruri sekaligus ketua konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HSF) dan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos (PLS).

Putri Setnov, Dwina Michaella Bergegas Menuju Mobil Usai Diperiksa KPK

Saut menjelaskan, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Editor: Djibril Muhammad