KPK Sita 2 Rumah Milik Eks Staf Anwar Sadad terkait Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Dari pembagian tersebut, Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total Rp291,5 miliar. Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi 'jatah' AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai dengan 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD," ujarnya.
Taufik menjelaskan, koordinator lapangan (korlap) yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah.
"Bahwa kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya," ucapnya.
Dalam perkara ini, Bagus diduga bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan yang menggunakan dana hibah. Dia juga menjadi penghubung sekaligus koordinator para korlap, memeriksa kelengkapan usulan, serta mengoordinasikan dan mengelola komitmen fee yang diberikan.