KPK Tak Dilibatkan dalam Penyusunan RUU KPK di DPR

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam penyusunan Revisi Undang-Undang (RUU) Kedua Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi tersebut atas usulan Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Bahkan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku tidak mengetahui soal rencana revisi UU tersebut. Dia menilai revisi UU KPK sebelumnya malah melemahkan lembaga pemberantasan korupsi itu.

Baca Juga

Kenapa Paspor Indonesia Lemah? Berikut 3 Alasannya

"Apalagi sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," ujar Febri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (4/9/2019) malam.

Menurutnya KPK belum membutuhkan revisi UU tersebut. "Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas Pencegahan," ucapnya.

Baca Juga

Ketua KPK Berharap Revisi UU Tipikor Bidik Korupsi di Sektor Swasta

Dia menuturkan, perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak akan bisa disahkan menjadi UU tanpa pembahasan dan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Karena UU adalah produk DPR bersama Presiden," ucapnya.

Baleg telah mengirimkan ke Wakil Ketua DPR untuk menjadwalkan penetapan perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Editor: Kurnia Illahi