KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Ramadan dan Lebaran 2020, Total Rp62,8 Juta

Riezky Maulana ยท Senin, 01 Juni 2020 - 19:42 WIB
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Ramadan dan Lebaran 2020, Total Rp62,8 Juta

Gedung KPK. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 58 laporan penerimaan gratifikasi terkait momen Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah atau Lebaran 2020. Pelaporan tersebut merupakan data terakhir yang diterima KPK pada Jumat, 29 Mei 2020.

"Laporan penerimaan gratifikasi terkait dengan momen bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri tahun 2020 senilai total Rp62,8 Juta," kata Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Dia menuturkan, 28 laporan berasal dari 10 kementerian atau lembaga. Lalu dari 3 pemerintah provinsi (pemprov) dan 9 pemerintah kabupaten atau kota dengan total 22 laporan. Serta 5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD dengan total 8 laporan.

Ipi menjelaskan, barang gratifikasi yang dilaporkan berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, voucher serta uang tunai. Menurutnya, nilai terbesar dalam laporan yang diterima KPK jumlahnya mencapai Rp10 juta dan terkecil Rp50.000.

"Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan, tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri hingga ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk tertentu," tuturnya.

Medium pelaporan yang paling banyak digunakan para pelapor, Ipi mengungkapkan, yaitu melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu sebanyak 36. Selanjutnya, GOL unit pengelola gratifikasi (UPG) berjumlah 14 laporan,

"Surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak 8 laporan," ujarnya.

KPK, kata Ipi, kembali mengimbau kepada aparatur sipil Negara (ASN) dan penyelenggara negara (PN) yang menerima gratifikasi terkhusus terkait momen bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri, agar segera melaporkan kepada KPK. Pelaporan gratifikasi paling lama dilaporkan kepada KPK 30 hari sejak menerima.

"Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana Pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," katanya.

Dalam pasal tersebut, Ipi memaparkan, bagi yang tidak melapor dapat dikenakan kurungan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling ringan selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta serta paling banyak Rp1 miliar.

Editor : Djibril Muhammad