Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : KPK Sita Rumah hingga Mobil terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Advertisement . Scroll to see content

KPK Tetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Tersangka Kasus Suap Proyek

Rabu, 04 September 2019 - 17:44:00 WIB
KPK Tetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Tersangka Kasus Suap Proyek
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (SG) terkait kasus suap proyek di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bengkayang. Gidot diduga menerima suap dari pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, uang tersebut diduga untuk menyelesaikan masalah pribadinya.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, yaitu
sebagai penerima SG (Suryadman Gidot), Bupati Kabupaten Bengkayang dan AKS (Alexius), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang," katanya saat konferensi pers di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019).

Basari menuturkan, permintaan uang tersebut diduga berasal dari Gidot yang disampaikan kepada Alexis. Alexis kemudian menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal.

Dari pihak swasta dimintai setoran sebesar Rp20-25 juta atau minimal 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukkan langsung yang mencapai Rp200 juta.

"Tersangka pihak yang diduga sebagai pemberi yaitu RD (Rodi), swasta; YF (Yosef) swasta; NM (Nelly Margaretha), swasta; BF (Bun Si Fat) swasta; dan PS (Pandus) swasta," ujarnya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Djibril Muhammad

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut