KPK Ungkap Dugaan Korupsi di Kemenaker terkait Pengadaan Sistem Proteksi TKI

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). 

"Betul ada perkara baru yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPK yaitu terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Baca Juga

Perundingan Berlangsung untuk Keluarkan 150 Pejuang Hamas dari Terowongan di Gaza Selatan

"Jadi, sistem itu digunakan untuk pengolahan data, proteksi TKI, sehingga dapat dilakukan pengawasan atau pengendalian," sambungnya.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker. Dua dari tiga tersangka tersebut yakni Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara, satu tersangka lainnya yakni pihak swasta.

Baca Juga

Berlangsung Singkat, KPK Tidak Bawa Dokumen Apapun dari Kemenaker

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, dua ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta. 

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Kemenaker, Sasar Ruangan Unit yang Bidangi Pekerja Migran

Kemudian, Mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi berinisial RU, serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, berinisial K. Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan identitas para tersangka tersebut.

"Tentu kami nanti akan sampaikan lengkap ketika perkara ini cukup, kami pasti akan umumkan identitas dari para tersangka termasuk juga melakukan penahanan," ucap Ali.

Ali memastikan bahwa dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker ini telah merugikan keuangan negara. Saat ini, KPK masih menghitung kerugian keuangan negara akibat proyek pengadaan tersebut.

"Dugaan korupsi ini terkait dengan Pasal 2 atau Pasal 3 yang terkait dengan kerugian keuangan negara sehingga butuh waktu termasuk untuk menghitung kerugian keuangan negaranya," jelasnya.

Editor: Faieq Hidayat